SURABAYA, PustakaJC.co - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mempercepat proses pemutakhiran dan verifikasi data Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran, menyusul ditemukannya sejumlah ketidaksesuaian data administrasi dengan kondisi riil warga di lapangan.
Hingga saat ini, pendataan Perlinsos Digital di Kota Pahlawan telah menjangkau 1.004.298 kepala keluarga (KK). Namun, luasnya cakupan tersebut menyisakan tantangan verifikasi, salah satunya terkait kepemilikan aset yang memengaruhi pemeringkatan desil kelayakan penerima bantuan. Dilansir dari surabayapagi.com, Minggu, (4/10/2026).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, mengungkapkan pihaknya menemukan kasus warga miskin di kawasan Manyar yang secara fisik dan ekonomi sangat membutuhkan bantuan, namun tercatat sistem memiliki mobil Alphard. Setelah diverifikasi, warga tersebut bekerja sebagai sopir dan namanya dipinjam oleh pemilik kendaraan untuk menghindari pajak progresif.
"Ternyata dia mempunyai mobil Alphard, tapi setelah ditanya dia driver dan STNK diatasnamakan dia. Ternyata salah satunya untuk menghindari pajak progresif," kata Eddy, Minggu, (4/10/2026).
