Eddy menegaskan bahwa ketidaksesuaian data administrasi kendaraan seperti ini berdampak langsung pada pemeringkatan desil warga, sehingga mereka gugur sebagai penerima bansos. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk segera melakukan balik nama jika kendaraan yang dimiliki masih tercatat atas nama orang lain.
"Tertib administrasi itu adalah awal daripada bantuan sosial tepat sasaran. Ketika Perlinsos Digital ini nanti diterapkan dan datanya betul-betul objektif, orang sudah tidak bisa menyalahkan siapa-siapa lagi," tegas mantan Kepala Disdukcapil Kota Surabaya tersebut.
Untuk mempercepat validasi data, Pemkot Surabaya menggerakkan sekitar 14 ribu agen yang terdiri dari ASN, camat, lurah, Ketua RT/RW, TKSK, hingga pendamping PKH.
Pendataan lapangan yang dilakukan pada 18 Juni–18 Juli 2026 mencatat ada sekitar 219.000 warga tidak ditemukan dan 26.000 warga tercatat telah meninggal dunia.
