SURABAYA, PustakaJC.co – Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi NasDem, Khusnul Arif, mendorong percepatan pembentukan dan pengoperasian Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) di Kediri guna menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Khusnul, jumlah SPPG yang beroperasi di Kediri saat ini masih sangat terbatas. Dilansir dari jatimpos.co, Kamis, (28/8/2025).
“Informasi yang saya terima, di Kediri masih ada sekitar 25 SPPG yang beroperasi. Padahal dengan jumlah penduduk 1,6 juta di kabupaten dan lebih dari 300 ribu di kota, untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah, ibu hamil, dan balita setidaknya dibutuhkan sekitar 125 SPPG,” jelasnya, Rabu, (27/8/2025).
Ia menegaskan, pencapaian target 125 SPPG sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN) memang membutuhkan proses.
“Saya sangat mendorong optimalisasi. Untuk menuju 125 atau target dari BGN tentunya ada proses. Mitra SPPG membutuhkan waktu untuk membangun dan melengkapi sarpras sesuai ketentuan BGN. Yang saya dengar, hampir semua kecamatan di Kediri kuotanya sudah penuh, ini berarti sudah banyak SPPG yang berproses,” imbuhnya.
Dalam kegiatan sosialisasi dan penandatanganan MoU di Pendopo Kecamatan Gurah tersebut, hadir Camat Gurah, Kapolsek, Danramil, kepala sekolah, guru, serta perwakilan lembaga penerima manfaat. Tercatat dua SPPG menandatangani MoU, yaitu SPPG Wonojoyo dengan 27 lembaga penerima manfaat dan SPPG Gabru dengan 24 lembaga penerima manfaat.
Kedua SPPG tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada awal September 2025.
“Di Kecamatan Gurah saat ini belum ada yang beroperasi. Insyaallah awal September nanti dua SPPG itu mulai berjalan,” ujar Khusnul.
Politisi NasDem ini menambahkan, program MBG diharapkan mampu memperbaiki status gizi anak-anak sekaligus menekan angka stunting.
“Harapan saya, melalui program ini kita bisa mencapai perbaikan signifikan dalam status gizi anak-anak di Jawa Timur. Anak-anak yang bergizi baik akan lebih termotivasi belajar dan prestasi akademiknya meningkat,” ungkapnya.
Ia menutup dengan ajakan kolaborasi lintas sektor. “Keberhasilan program ini tentu memerlukan kerja sama semua pihak—pemerintah, masyarakat, hingga swasta,” pungkasnya. (ivan)
