Menurut Giri, tekanan terhadap keuangan daerah kian meningkat seiring adanya penyesuaian transfer dari pemerintah pusat. Hal ini memaksa pemerintah daerah untuk segera menata ulang struktur anggaran agar sesuai dengan regulasi.
Ia menilai, jika kebijakan tersebut diterapkan secara kaku tanpa adanya fleksibilitas, maka potensi PHK massal, terutama bagi PPPK paruh waktu, akan sulit dihindari dan berisiko menimbulkan dampak sosial yang luas.
Sejumlah pemerintah daerah pun mulai mempertimbangkan langkah efisiensi, termasuk opsi pengurangan jumlah PPPK paruh waktu. Namun demikian, Giri menegaskan bahwa langkah tersebut bukan satu-satunya solusi.
