"Maka upaya yang dilakukan bukan menghilangkan kemungkinan bencana tapi mengantisipasi kalau bencana terjadi apa yang harus dilakukan, maka yang tinggal di tempat yang rawan memiliki sistem evakuasi, sistem early warning, deteksi awal," jelasnya.
Sementara Pemprov Jatim menyikapi hal tersebut salah satunya adalah dengan memasukkan indeks risiko bencana sebagai indikator kinerja utama dalam RPJMD Jawa Timur. Sehingga ia berharap antisipasi bisa dilakukan secara matang baik dari sisi Pemprov Jatim dan masyarakat.
"Sehingga mereka bisa melakukan evakuasi ya kemudian juga tentunya kita di saat yang sama berusaha bisa mengurangi kerentanan-kerentana bencana," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama,Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian berpesan terkait pentingnya mitigasi dan penanggulangan bencana yang lebih sistematis dan terintegrasi. Ia mengatakan BNPB dan Basarnas harus membuat panduan yang dapat dijadikan pedoman bagi seluruh daerah di Indonesia dalam penanganan bencana.
“Isu penanganan bencana harus menjadi isu prioritas bagi para kepala daerah. Mari membuat rencana yang lebih sistematis dan terintegrasi, dari hulu sampai hilir dalam penanggulangan bencana. BNPB bersama Basarnas membuat guidelines, dan Kemendagri memandu para pemerintah daerah untuk mengimplementasikannya hingga penyusunan anggaran dan audit pemeriksaan. Karena momentum bencana dapat memupuk kesetiakawanan sosial nasional bangsa,” pesan Mendagri M. Tito Karnavian.
