Sedangkan Laporan Penerapan SPM dilakukan selama 1 tahun anggaran dan disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Jadi masing-masing laporan kinerja ini sangat penting untuk mengetahui dampak dari seluruh program yang kita lakukan, katanya.
Sebagai informasi, LPPD merupakan laporan yang disampaikan pemerintah daerah kepada Presiden RI melalui Mendagri sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahunnya.
Untuk mengukur capaian kinerja setiap tahunnya, maka LPPD terdiri dari beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK). Yakni IKK kinerja makro yang berkaitan dengan kinerja pemerintahan daerah dari aspek makro seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan Ketimpangan Pendapatan.
Kemudian IKK Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan pilihan sesuai kewenangan pemerintahan daerah. Selanjutnya, IKK kinerja fungsi penunjang urusan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah yang bersifat administrasi, SDM, perencanaan, penganggaran dan pengawasan.
