SURABAYA, PustakaJC.co - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengarahkan di tahun anggaran 2023, seluruh OPD bisa meningkatkan kecepatan dan kecermatan belanja barang/jasa agar ekonomi langsung bergerak tancap gas di awal tahun.
Arahan ini langsung direspon positif oleh OPD di bawah teritori Pemprov Jatim. Diantaranya adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
Kepala BPKAD, Aris Mukiyono, meminta seluruh jajarannya untuk memperhatikan dan melaksanakan arahan Gubernur tersebut.
"Arahan tersebut adalah percepatan pelaksanaan penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Mininal (SPM), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022," kata Aris dilansir dari media sosial instagram resmi milik BPKAD, Selasa, (3/1/2023).
Senada dengan BPKAD, Dinas Kehutanan Provinsi Jatim juga melakukan respon cepat terhadap arahan Gubernur tersebut.
Kepala Dinas Kehutanan, Jumadi, mengatakan, diperlukan pemahaman 'kenapa harus belanja cepat di triwulan I, sebagai prolog untuk menindaklanjuti arahan Gubernur.
"Alhamdulillah, dalam waktu yang relatif singkat dan dengan penjelasan yang sederhana, ada pemahaman pentingnya percepatan realisasi belanja,"tegasnya dilansir dari instagram pribadi @jumadi-1967.
Sebelumya, dalam apel yang juga diikuti oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono ini, Gubernur Khofifah meminta seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemprov Jatim untuk mempercepat realisasi APBD 2023.
Mengawali Tahun 2023, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar apel pagi bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim di halaman Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Senin (2/1/2023).
"Kita sudah harus tancap gas untuk bisa menjalankan tugas-tugas, menjalankan program dan menjalankan berbagai visi misi kita yang ada dalam APBD 2023. Realisasi APBD ini penting supaya proses pelayanan kita kepada masyarakat bisa dirasakan sesegera mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
Selain meminta percepatan realisasi APBD 2023, Khofifah juga meminta jajaran ASN Pemprov Jatim untuk mempercepat pelaksanakan penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2022.
"Saya mohon agar penyusunan SPM, LPPD dan LKPJ Tahun 2022 ini dilakukan secara cepat dan tepat waktu. Terkait SPM ini juga mohon untuk mengkoordinasikan Pelaporan SPM Kabupaten dan Kota se-Jatim dengan baik sesuai SE Gubernur Jatim tanggal 28 Desember 2022," katanya.
"Mohon juga penyusunan LPPD ini juga bisa dilakukan tepat waktu dengan menyediakan data dukung LPPD yang benar dan valid. Saya berharap capaian kinerja LPPD Tahun 2022 ini bisa meningkat dari Tahun 2021," imbuhnya.
Khofifah mengatakan, berdasaran Pasal 69 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan LPPD, LKPJ dan Ringkasan LPPD.
Dimana Kepala Daerah menyampaikan LPPD dan LKPJ kepada DPRD satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Sedangkan Laporan Penerapan SPM dilakukan selama 1 tahun anggaran dan disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Jadi masing-masing laporan kinerja ini sangat penting untuk mengetahui dampak dari seluruh program yang kita lakukan, katanya.
Sebagai informasi, LPPD merupakan laporan yang disampaikan pemerintah daerah kepada Presiden RI melalui Mendagri sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahunnya.
Untuk mengukur capaian kinerja setiap tahunnya, maka LPPD terdiri dari beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK). Yakni IKK kinerja makro yang berkaitan dengan kinerja pemerintahan daerah dari aspek makro seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan Ketimpangan Pendapatan. (int)
