JAKARTA,PustakaJC.co - Wacana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI dan RUU Polri kembali mencuat. Akademisi dari Pusat Studi Agraria IPB University, Rina Mardiana, menyoroti potensi kembalinya dominasi militer dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang justru bertentangan dengan semangat reformasi yang dulu diperjuangkan.
“Yang paling aku khawatirkan adalah kata Sukarno: ketika negara telah merdeka, kemudian penjajahannya berubah menjadi bangsa sendiri,” ujar Rina dalam diskusi daring Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik, dikutip dari nu.or.id Jumat, (28/3/2025).
Gus Dur, sebagai Presiden Keempat RI, selalu menekankan bahwa kekuasaan harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan otoritarianisme yang didukung oleh kekuatan militer dan kepolisian. Pendekatan yang diambilnya adalah kepemimpinan berbasis kemanusiaan, yang menjamin keamanan tanpa tekanan kekuasaan berlebihan.
Koordinator Nasional Gusdurian, Alissa Wahid, menegaskan kembali prinsip kepemimpinan Gus Dur yang berlandaskan tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bil maslahah bahwa pemimpin harus bertindak demi kemaslahatan rakyat.
“Keputusan kebijakan harus sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk meningkatkan penghasilan negara. Kalau ada proyek besar, efeknya harus untuk kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya,” tegas Alissa.
Cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam UUD adalah untuk mencapai kemakmuran dan kedaulatan rakyat, bukan semata-mata negara yang kuat tetapi rakyatnya tertindas.
Kini, pemerintah dan DPR kembali membahas pengesahan RUU TNI dan RUU Polri. Jika tidak dikawal dengan baik, regulasi ini bisa membuka peluang bagi dominasi militer dalam sistem pemerintahan, sesuatu yang sudah diperangi sejak reformasi 1998.
Gus Dur telah memberi contoh bahwa kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama, bukan penumpukan kekuasaan yang mengorbankan hak-hak masyarakat. (ivan)
