Sebagai bentuk dukungan kepada sektor ini, Pemprov Jatim telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang arah kebijakan perlindungan dan pengembangan pertembakauan untuk periode 2022–2024. Regulasi ini diharapkan mampu menciptakan titik temu antara kepentingan kesehatan masyarakat, keberlangsungan industri, dan penerimaan negara.
“Dengan diskusi publik ini, kami berharap muncul solusi kreatif dan pemahaman yang lebih mendalam tentang keberlangsungan IHT di Jawa Timur,” ujar Khofifah dalam Forum Diskusi Publik Jawa Pos.
Senada dengan itu, Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jatim, Mhd. Aftabuddin RZ, menyampaikan bahwa semua masukan dari forum akan ditindaklanjuti. Dalam forum bertema "Membedah Dampak PP 28/2024 Terhadap Keberlangsungan Industri Tembakau dan Turunannya di Jawa Timur", ia menegaskan bahwa mayoritas peserta sepakat pasal-pasal yang merugikan industri harus dikaji ulang.
