MOJOKERTO, PustakaJC.co - Tak banyak daerah yang mampu menjaga konsistensi seperti Kota Mojokerto. Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kota Mojokerto berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Capaian ini menjadi cermin komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo. Dilansir dari jatimpos.co, Sabtu, (3/5/2025).
Dalam sambutannya, Ning Ita sapaan akrab Wali Kota Mojokerto mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian ini, serta menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkot dan stakeholder yang telah bekerja dengan semangat kolaborasi dan dedikasi.
“Raihan opini WTP ini adalah bentuk nyata komitmen dan kerja keras seluruh elemen pemerintahan. Ini bukan hanya prestasi administratif, tapi juga bukti bahwa kami serius dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan profesional,” ujar Ning Ita.
Tak hanya itu, Ning Ita juga menekankan pentingnya predikat WTP sebagai bagian dari tanggung jawab moral atas pengelolaan dana publik. Menurutnya, setiap rupiah dari masyarakat harus dikelola dengan hati-hati, efisien, dan memberikan manfaat nyata.
“Predikat WTP adalah amanah. Keuangan publik harus dikelola dengan integritas dan berorientasi pada hasil yang berdampak langsung ke masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya menindaklanjuti setiap rekomendasi dari BPK agar kualitas pengelolaan keuangan terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu.
“Kami pastikan seluruh rekomendasi dari BPK akan ditindaklanjuti dengan cepat dan tuntas. Ini menjadi standar kerja kami demi menjaga integritas dan kepercayaan publik,” tambah Walikota perempuan pertama itu.
Sebagai wali kota perempuan pertama di Mojokerto dan pemimpin dua periode, Ning Ita berharap capaian ini menjadi motivasi kolektif bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
“Kami akan terus mendorong peningkatan kualitas SDM dan sistem informasi keuangan yang lebih transparan dan komprehensif. Ini penting untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” tutup neng Ita.
Dengan diraihnya WTP untuk ke-11 kali berturut-turut, Pemkot Mojokerto menunjukkan bahwa tata kelola keuangan yang baik bukan sekadar target, melainkan budaya kerja. Sebuah komitmen yang patut diapresiasi dan dijadikan inspirasi bagi daerah lain. (ivan)
