Ia menekankan bahwa perda ini penting untuk menjaga prestasi Jawa Timur yang saat ini menempati posisi kedua secara nasional dalam keterbukaan informasi publik. "Jawa Timur ini provinsi besar yang bisa jadi contoh nasional. Maka, tren ini perlu terus ditingkatkan," katanya.
Dukungan terhadap rencana tersebut juga disampaikan oleh Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Benny Sampirwanto. Ia menyatakan Pemprov Jatim siap mendukung, namun teknis pengusulan akan diserahkan kepada Dinas Kominfo.
"Apakah akan menjadi inisiatif dewan atau usulan dari Pemprov, nanti akan dibahas lebih lanjut," jelas Benny.
Penyusunan Raperda ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat budaya transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di Jawa Timur. (nov)
