Dorong Pemerataan, DPRD Jatim Usul Program “Jatim Akses” di RPJMD 2025–2029

pemerintahan | 26 Juni 2025 21:03

Dorong Pemerataan, DPRD Jatim Usul Program “Jatim Akses” di RPJMD 2025–2029
Juru Bicara Pansus DPRD Jatim Hj. Lilik Hendarwati, saat membacakan laporan Pansus RPJMD 2025–2029 dalam rapat paripurna. (dok jatimpos)

Ia menyebut daerah seperti Sampang, Probolinggo, Ngawi, dan Tuban masih masuk kategori termiskin selama lebih dari 15 tahun terakhir. Data BPS menyatakan jumlah penduduk miskin di Jatim per Maret 2024 mencapai 3,98 juta jiwa (9,79%).

“Kebijakan penanggulangan kemiskinan harus lebih berdampak, ditarget hingga mencapai satu digit. Program kecil yang tak berdampak sebaiknya dihapus agar tidak boros anggaran,” tegas Lilik.

Dalam isu kebencanaan, Pansus menyoroti lemahnya respon daerah terhadap banjir dan longsor.

“Harus ada indikator bencana di RPJMD. Tanggap darurat maksimal dua hari kerja, dan koordinasi lintas lembaga harus diperkuat,” ujarnya.