SURABAYA, PustakaJC.co — Langit Surabaya mulai berubah jingga ketika rapat paripurna DPRD Jawa Timur usai digelar, Rabu petang, (13/5/2026). Aktivitas di Gedung DPRD Jatim perlahan menurun. Beberapa pegawai, anggota dewan serta Pejabat Pemprov tampak berjalan menuju pelataran gedung, sementara suara azan maghrib mulai terdengar dari kejauhan.
Di tengah suasana yang mulai tenang itu, Ruang Fraksi Partai Demokrat masih terlihat aktif. Di ruangan tersebut, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Rasiyo menerima wawancara sambil berbincang hangat mengenai dunia pendidikan yang telah lama menjadi bagian dari perjalanan hidupnya.
Sebagai mantan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur sekaligus mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Rasiyo berbicara dengan gaya khas birokrat senior yang memahami persoalan pendidikan dari dekat. Fokus pembicaraannya malam ini tertuju pada keberadaan guru non-ASN di sekolah negeri.
Menurutnya, kebutuhan guru di sekolah sejatinya sudah memiliki dasar perhitungan yang jelas melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dari data itulah sekolah dapat mengetahui kebutuhan tenaga pengajar sesuai jumlah rombongan belajar dan jam pelajaran.
“Kalau ada 10 rombongan belajar, misalnya pelajaran matematika membutuhkan lima jam setiap minggu, berarti diperlukan 50 jam pelajaran. Dari situ dihitung kebutuhan gurunya,” ujar Rasiyo, kepada jurnalis PustakaJC.co, Rabu, (13/5/2026).
