“Kita harus memastikan kebijakan ini tidak memperlebar jarak koordinasi pusat dan daerah. Jangan sampai menciptakan model federalisme de facto yang bertentangan dengan sistem presidensial kita,” tegas Kepala BRAINS DPP Partai Demokrat itu.
BRAINS Partai Demokrat menilai, putusan sebesar ini semestinya berada dalam ranah open legal policy atau kebijakan hukum terbuka, yang menjadi domain legislatif dan pemerintah untuk dibahas secara mendalam.
“Partai politik di DPR harus diberi ruang lebih besar untuk menyusun desain sistem politik nasional yang lebih konsisten. Kita butuh regulasi yang tidak berubah-ubah, apalagi menjelang masa politik penting,” pungkasnya.
BRAINS Demokrat mendorong pemerintah dan DPR segera merumuskan langkah konkret dalam mengantisipasi dampak kebijakan ini, agar stabilitas demokrasi dan kesinambungan pemerintahan tetap terjaga secara utuh. (ivan)
