Politisi PKS ini juga prihatin dengan fakta bahwa masih ada warga Surabaya yang tidak bisa menerima bantuan bedah rumah hanya karena terkendala status kepemilikan tanah.
“Kalau pemerintah tidak bisa bantu karena alasan status, ya kita bisa lewat CSR, Baznas, atau yayasan sosial. Itu sangat mungkin,” jelas Lilik.
Ia juga mengajak industri dan perusahaan di Surabaya untuk ikut bertanggung jawab lewat dana CSR, tak hanya untuk infrastruktur, tapi juga pendidikan.
