SURABAYA, PustakaJC.co - Banyaknya keluarga menumpang alamat di Surabaya memicu masalah akurasi data dan distribusi bansos. DPRD Jawa Timur mendesak agar penanganannya dilakukan tanpa menyakiti warga kecil.
Fenomena satu alamat dihuni lebih dari tiga Kepala Keluarga (KK) di Kota Surabaya makin jadi sorotan. Praktik ini dinilai berisiko terhadap validitas data kependudukan dan berpotensi menghambat distribusi bantuan sosial (bansos). Dilansir dari harianbhirawa.co.id, Rabu, (23/7/2025).
Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil I Surabaya, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa penanganan masalah ini harus dilakukan secara humanis, solutif, dan kolaboratif.
“Kami memahami banyak warga menghadapi keterbatasan ekonomi dan tempat tinggal. Tapi aturan maksimal tiga KK per alamat itu penting untuk keakuratan data dan keadilan bansos,” kata Lilik, Selasa, (22/7/2025).
