“Di OPD kadang ada pembayaran dobel. Tahun ini, dilakukan penagihan dan berhasil dibayar sekaligus. Langsung masuk sebagai pendapatan,” jelas Lilik, yang juga Ketua Fraksi PKS dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim.
Komisi C pun mendorong kenaikan target pendapatan, khususnya untuk OPD yang realisasi pendapatannya sudah menyentuh 80-90% di pertengahan tahun.
Langkah ini diyakini dapat membuka ruang fiskal yang lebih luas guna membiayai program prioritas masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga infrastruktur.
“Selama reses, kami menerima banyak aspirasi warga yang berharap ada perhatian nyata dari Pemprov terhadap kebutuhan dasar mereka. Optimalisasi pendapatan ini kami dorong agar suara rakyat tak hanya didengar, tapi juga direspons lewat tindakan nyata,” pungkas Lilik. (ivan)
