JAKARTA, PustakaJC.co – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) terus mengebut pembangunan desa secara kolaboratif. Pada Rabu, (23/7/2025), Menteri Desa Yandri Susanto menandatangani 28 nota kesepahaman (MoU) baru dengan berbagai lembaga negara, BUMN, perguruan tinggi, hingga organisasi sosial. Total, sudah ada 48 MoU yang diteken. Rencananya, 70 MoU lagi akan menyusul. Dilansir dari jawapos.com, Kamis, (24/7/2025).
“Ini bentuk nyata semua pihak punya perhatian dan konsentrasi pada desa,” ujar Yandri di Jakarta Selatan.
Beberapa mitra strategis yang digandeng Kemendes antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), PT Pos Indonesia, Telkomsel, Pertamina, dan Forum CSR.
Dengan BPS, Kemendes ingin membangun data potensi desa yang akurat agar program dan anggaran tepat sasaran. Sementara kerja sama dengan PT Pos Indonesia diarahkan untuk memperkuat distribusi produk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa (KopDes).
“Dengan LPSK, kami ingin dorong edukasi hukum di desa. Masih banyak kasus hukum yang tak selesai karena saksi takut atau warga minim literasi hukum,” jelas Yandri.
Langkah ini bukan sekadar seremoni. Semua kerja sama akan ditindaklanjuti lewat program nyata yang berdampak langsung.
“Kami tidak ingin hanya jadi superman, kami butuh super team,” tegasnya.
Yandri juga menegaskan bahwa pembangunan desa adalah kunci pemerataan ekonomi. Saat ini lebih dari 70 persen penduduk Indonesia tinggal di desa. Ada lebih dari 75 ribu desa yang menjadi sasaran strategis pembangunan.
“Kalau kita bangun desa, kita bangun Indonesia,” pungkas Menteri Desa itu.
Gerak cepat Kemendes PDT menunjukkan komitmen kuat pemerintah membangun dari pinggiran. Dengan kolaborasi lintas sektor, desa bukan lagi objek pembangunan, tapi subjek utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. (ivan)
