SURABAYA, PustakaJC.co - Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (Dinsos Jatim) memainkan peran penting sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat (SR), gagasan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan penghapusan kemiskinan.
Program ini menarget anak-anak dari keluarga miskin berdasarkan data ekonomi sosial BPS, khususnya Desil 1 dan 2, dan memprioritaskan pembentukan karakter, bukan sekadar pendidikan formal.
“Dinsos Jatim menjembatani kebijakan pusat dengan kesiapan kabupaten/kota, termasuk validasi data, infrastruktur, dan sinergi lintas instansi,” jelas Yusmanu, Sekretaris Dinsos Jatim, mewakili Kepala Dinsos Jatim, Dra. Restu Novi Widiani, saat diwawancarai oleh jurnalis PustakaJC.co di Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Rabu, (6/8/2025).
Hingga pertengahan 2025, Jawa Timur telah mengoperasikan program SR di 12 titik lokasi seperti Surabaya, Lamongan, Batu, Banyuwangi, dan BPSDM Malang. Lahan 6 hektar disiapkan di tiap kabupaten/kota, dengan dukungan pembangunan dari Kementerian PUPR. Separuh lokasi masih dikelola oleh ESDM.
“Siswa dipilih melalui mekanisme profiling ketat, mencakup foto rumah, penghasilan keluarga, hingga survei langsung oleh BPS. Tak ada ruang untuk “titipan”. “Yang diterima benar-benar dari keluarga miskin, dan semua prosesnya terbuka dan terukur,” tegas Yusmanu.
