Eri menambahkan, Pemkot bersama DPRD Surabaya memilih menggunakan skema pembiayaan alternatif untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur. Langkah ini diambil agar warga tidak terbebani kenaikan PBB.
“Ternyata kalau dikerjakan 3 tahun ke depan, bunganya lebih besar. Maka kalau kita tidak mengerjakan infrastruktur (saat) ini, tidak ada perubahan di Kota Surabaya,” jelasnya.
Ia menegaskan, setiap daerah memiliki kebijakan berbeda untuk meningkatkan PAD. Namun, Surabaya memilih jalur optimalisasi pendapatan dengan mendorong kejujuran dalam pembayaran pajak restoran, hotel, hingga parkir.
“Ketika kita bisa mengoptimalkan (PAD) dari yang lainnya, kenapa kita harus menaikkan PBB. Surabaya bergeraknya melalui Kampung Pancasila. Intinya gotong royong, yang mampu membantu yang lemah,” pungkasnya. (ivan)
