SURABAYA, PustakaJC.co – Di tengah ramai isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di berbagai daerah, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan PBB di Kota Pahlawan tidak akan naik. Ia menegaskan, pemerintah kota tidak akan membebani masyarakat hanya demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau kami tidak menaikkan PBB, tapi bagaimana orang yang punya kewajiban ada kejujuran untuk membayar kewajiban. Contoh ketika ada pajak restoran atau pajak hotel, saya mohon ada kejujuran, jumlahnya berapa, ya sampaikan berapa, jangan dikurangi,” tegas Eri, dilansir dari detikjatim.com, Selasa, (18/9/2025).
Menurut Eri, pajak yang dibayar masyarakat, termasuk pajak restoran dan hotel, sepenuhnya digunakan untuk pembangunan kota. Mulai dari bantuan warga miskin, sekolah gratis, hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu).
“Semua ini tidak boleh hilang karena menjadi tanggung jawab negara,” ujarnya.
Eri menambahkan, Pemkot bersama DPRD Surabaya memilih menggunakan skema pembiayaan alternatif untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur. Langkah ini diambil agar warga tidak terbebani kenaikan PBB.
“Ternyata kalau dikerjakan 3 tahun ke depan, bunganya lebih besar. Maka kalau kita tidak mengerjakan infrastruktur (saat) ini, tidak ada perubahan di Kota Surabaya,” jelasnya.
Ia menegaskan, setiap daerah memiliki kebijakan berbeda untuk meningkatkan PAD. Namun, Surabaya memilih jalur optimalisasi pendapatan dengan mendorong kejujuran dalam pembayaran pajak restoran, hotel, hingga parkir.
“Ketika kita bisa mengoptimalkan (PAD) dari yang lainnya, kenapa kita harus menaikkan PBB. Surabaya bergeraknya melalui Kampung Pancasila. Intinya gotong royong, yang mampu membantu yang lemah,” pungkasnya. (ivan)
