Fraksi Gerindra menekankan empat catatan penting: defisit harus diarahkan ke belanja produktif, penggunaan SiLPA diiringi perbaikan perencanaan, pendapatan diperkuat lewat inovasi fiskal dan optimalisasi aset, serta belanja diarahkan ke sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan.
Sementara itu, Fraksi PKS juga menyoroti kondisi yang sama. Juru Bicara Fraksi PKS, Lilik Hendarwati, menilai P-APBD 2025 harus lebih responsif terhadap kondisi ekonomi global dan beban rakyat yang semakin berat.
“Beban masyarakat Jawa Timur saat ini semakin berat. Harga kebutuhan pokok naik, pendapatan stagnan, dan daya beli menurun. Karena itu, P-APBD 2025 harus lebih responsif, tidak sekadar program permen pemanis jangka pendek,” ujar Lilik.
