SURABAYA, PustakaJC.co - Polemik penundaan rapat paripurna DPRD Jawa Timur terkait pembahasan Perubahan APBD (PAPBD) 2025 menuai sorotan. Pengamat menilai eksekutif terlalu dominan, sehingga DPRD terkesan hanya menjadi formalitas.
Pengamat Kebijakan Publik, Umar Sholahudin, menegaskan bahwa hubungan eksekutif dan legislatif seharusnya dibangun atas dasar kemitraan yang saling menghormati kewenangan. Namun, dalam pembahasan PAPBD 2025, ia melihat dominasi eksekutif terlalu kuat. Dilansir dari bhirawaonline.co.id, Kamis, (28/8/2025).
“Hubungan eksekutif dan legislatif seharusnya bersifat kemitraan, saling menghormati kewenangan serta tupoksi masing-masing. Namun dalam pembahasan PAPBD 2025 ini terlihat eksekutif lebih dominan, bahkan cenderung memutuskan sepihak,” ujar Umar, Dosen Sosiologi Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), Selasa, (26/8/2025).
Menurutnya, kondisi ini berpotensi mengurangi peran DPRD sebagai lembaga deliberatif. “Jika ruang deliberasi hilang, maka DPRD tidak lebih dari sekadar alat legitimasi belaka,” tambahnya.
