Kritik serupa datang dari anggota dewan. Anggota DPRD Jatim Fraksi Golkar, Hadi Setiawan, menyebut hanya 5 persen dari total usulan DPRD yang disetujui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kami bahas dengan OPD sampai detail, tapi TAPD punya rancangan sendiri. Aspirasi rakyat akhirnya tidak terakomodasi,” tegasnya dalam interupsi paripurna.
Nada sama juga disampaikan Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim (Gerindra), yang menilai pembahasan PAPBD 2025 berlangsung terlalu tergesa-gesa. Bahkan, anggota DPRD dari PKB, Ubaidillah, mengibaratkan relasi eksekutif-legislatif kini seperti “suami-istri yang retak”.
