JAKARTA, PustakaJC.co – Polemik tunjangan rumah DPR berujung serius. Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, resmi mengumumkan penonaktifan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dari keanggotaan DPR mulai Senin, (1/9/2025).
Keputusan diambil setelah pernyataan Adies soal “tunjangan rumah Rp50 juta per bulan” memicu amarah publik. Dilansir dari surabayapagi.com, Senin, (1/9/2025).
“DPP Golkar menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Golkar, terhitung sejak 1 September 2025,” tegas Sarmuji, Minggu, (31/8/2025).
Gelombang kemarahan rakyat kian meluas. Sejumlah rumah pejabat dan anggota DPR dijarah massa, mulai dari Ahmad Sahroni, Uya Kuya, hingga kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bahkan rumah Ketua DPR RI Puan Maharani sempat digeruduk warga yang marah.
Namun hingga Minggu malam, rumah Adies Kadir masih aman dari sasaran penjarahan. Padahal namanya menjadi salah satu yang paling disorot setelah salah hitung tunjangan perumahan, yang bahkan dikritik keras oleh publik dan pakar matematika Jerome Polin.
Peneliti ICW, Egi Primayogha, menyebut ucapan Adies tidak menunjukkan empati di tengah rakyat yang kesulitan ekonomi.
“Keputusan soal perumahan ini bukan keputusan yang patut,” ujar Peneliti ICW itu.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI pun menegaskan, kader bermasalah harus segera dinonaktifkan agar marwah parlemen tetap terjaga. Dengan status nonaktif, Adies otomatis tak lagi mendapat fasilitas maupun tunjangan DPR. (ivan)
