Untuk mewujudkan hal itu, Dinsos Jatim mendorong kabupaten/kota yang belum mengusulkan lokasi Sekolah Rakyat agar segera mengajukan, baik berupa gedung sementara maupun lahan permanen. Sementara itu, daerah yang sudah mengajukan akan didampingi melalui koordinasi antara Dinsos provinsi, Dinsos kabupaten/kota, dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Tidak hanya dari sisi tempat, dukungan juga diberikan melalui penguatan layanan. Dinsos Jatim mengerahkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk memberikan layanan dukungan psikososial, pembinaan anak asuh, serta penguatan pengasuhan bagi wali asrama. Dukungan sarana dan prasarana pun disiapkan, mulai dari family kit, sprei, sarung bantal, hingga perlengkapan kebersihan.
“Dalam beberapa tahap, memang masih ada keterlambatan dukungan sarana dari Kementerian Sosial. Karena itu, kami berusaha melengkapinya agar anak-anak dapat belajar dengan nyaman,” tambah Novi.
Ke depan, Pemprov Jatim memiliki target jangka menengah dan panjang. Untuk jangka menengah, Dinsos memastikan proses belajar mengajar berjalan maksimal dengan koordinasi intensif bersama kepala sekolah, Dinsos kabupaten/kota, serta Kementerian Sosial. Selain itu, usulan pembangunan gedung dan lahan juga terus diperjuangkan agar mendapat persetujuan dari Kementerian PUPR dan Kemensos.
