Selain itu, Golkar menilai pengelolaan aset daerah (BMD) masih belum optimal padahal potensinya besar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Mereka juga mengkritisi porsi Belanja Daerah yang timpang, di mana Belanja Operasi mencapai 76% sedangkan Belanja Modal hanya 6%.
Di sektor ketenagakerjaan, Fraksi Golkar menyoroti tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) meski anggaran ketenagakerjaan mencapai Rp295,84 miliar. Program padat karya dinilai belum berjalan efektif, sementara pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) masih jauh dari kebutuhan pasar.
“BLK harus diperkuat dengan sistem digitalisasi agar relevan dengan dunia kerja,” tegas Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur ini.
Fraksi Golkar juga mendorong sinergi antara Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan untuk membangun SDM yang kompeten sehingga peluang penyerapan tenaga kerja semakin luas. (ivan)
