SURABAYA, PustakaJC.co – Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur menyampaikan sejumlah catatan kritis atas Rancangan APBD (R-APBD) 2026 dalam rapat paripurna, Senin, (29/9/2025). Juru bicara Fraksi Golkar, Aulia Hany Mustikasari, menyoroti turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat penerapan UU HKPD No. 1 Tahun 2022.
Menurut Aulia, meski penerimaan dari opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) memberi tambahan, akumulasi PAD 2025 tetap turun signifikan. Dilansir dari jatimpos.co, Selasa, (30/9/2025).
“Kebijakan opsen MBLB harus dioptimalkan sebagai salah satu sumber pendapatan,” jelasnya.
Fraksi Golkar juga menegaskan perlunya perbaikan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Mereka mendorong pembentukan lembaga pembina BUMD agar fungsi pengawasan lebih terarah, serta mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk mengevaluasi efektivitas BUMD.
“Kalau perlu kita belajar dari model kinerja BUMD di provinsi lain,” tegas Aulia.
Tak hanya evaluasi, Golkar mengusulkan pendirian BUMD Pangan yang fokus pada ketahanan pangan daerah sekaligus merealisasikan program Jatim Gerbang Baru Nusantara.
Selain itu, Golkar menilai pengelolaan aset daerah (BMD) masih belum optimal padahal potensinya besar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Mereka juga mengkritisi porsi Belanja Daerah yang timpang, di mana Belanja Operasi mencapai 76% sedangkan Belanja Modal hanya 6%.
Di sektor ketenagakerjaan, Fraksi Golkar menyoroti tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) meski anggaran ketenagakerjaan mencapai Rp295,84 miliar. Program padat karya dinilai belum berjalan efektif, sementara pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) masih jauh dari kebutuhan pasar.
“BLK harus diperkuat dengan sistem digitalisasi agar relevan dengan dunia kerja,” tegas Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur ini.
Fraksi Golkar juga mendorong sinergi antara Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan untuk membangun SDM yang kompeten sehingga peluang penyerapan tenaga kerja semakin luas. (ivan)
