Faizin menegaskan gejolak sosial di Kangean bukan sekadar salah paham, melainkan akibat lemahnya pengawasan Pemprov, SKK Migas, dan perusahaan.
“Kalau sejak awal mau mendengar suara warga dan tokoh masyarakat, kejadian ini tak akan terjadi. Pemerintah jangan hanya hadir saat bicara eksplorasi dan keuntungan sumber daya alam, lalu menghilang ketika rakyat marah,” tegas politisi PKB itu.
Ia juga menyoroti buruknya koordinasi antara pemerintah, perusahaan, dan aparat yang memperkeruh situasi.
“Yang terjadi bukan sekadar kericuhan, tapi hilangnya kepercayaan publik. Pemerintah dan PT KEI harus introspeksi,” ujarnya.
