Sementara itu, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menyampaikan realisasi kinerja anggaran 2025 tergolong positif. Pendapatan daerah mencapai 104 persen, sedangkan belanja terealisasi sebesar 92,6 persen.
Namun, ia mengakui tantangan fiskal 2026 kian berat seiring perubahan kebijakan nasional. Salah satunya dampak Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang mengurangi porsi bagi hasil pajak kendaraan bermotor untuk provinsi.
Selain itu, pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) mencapai sekitar Rp2,8 triliun. Kondisi ini memaksa Pemprov Jatim tetap menjalankan program prioritas dengan pendekatan yang lebih adaptif dan efisien.
Menghadapi situasi tersebut, Pemprov Jatim mulai mendorong pola pikir creative financing dan value for money, termasuk optimalisasi pendapatan pajak berbasis digital serta pemanfaatan aset daerah senilai sekitar Rp61 triliun yang dinilai belum produktif.
