Akibat praktik tersebut, Pemkot Surabaya menanggung beban UKT dengan nilai besar. Bahkan, ditemukan anak pejabat yang menerima bantuan hingga Rp15 juta per semester.
“Padahal masih banyak masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Maka sistem ini harus kita ubah,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Surabaya memutuskan menyeragamkan bantuan Beasiswa Pemuda Tangguh menjadi Rp2,5 juta untuk dua semester. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk pengendalian agar bantuan tepat sasaran.
