SURABAYA, PustakaJC.co – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan seluruh pemerintah daerah wajib memberikan dukungan total terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan tersebut dinilai krusial agar program prioritas nasional itu berjalan optimal dan tepat sasaran.
Penegasan itu disampaikan Zulhas saat memimpin Rapat Koordinasi Penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Kamis, (19/2/2026). Rakor tersebut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, serta kepala daerah dan ketua Satgas MBG kabupaten/kota se-Jawa Timur. Dilansir dari bhirawaonline.co.id, Jumat, (20/2/2026).
“Seluruh pemerintah daerah dan 17 kementerian memiliki tanggung jawab mendukung pelaksana utama, yaitu Badan Gizi Nasional. Tidak ada alasan pemerintah daerah untuk tidak terlibat,” tegas Zulhas.
Ia menambahkan, dukungan lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program MBG yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Selain percepatan MBG, Zulhas juga meminta pemerintah daerah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Ia menekankan pentingnya kebijakan konkret agar harga pangan tetap terkendali.
“Harga pangan tidak boleh naik. Perlu langkah dan kebijakan ekstra agar selama puasa dan Lebaran harga tetap stabil,” ujarnya.
Wakil Gubernur Emil Dardak menyebut Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan capaian pelaksanaan MBG tertinggi secara nasional. Hal ini terlihat dari jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi serta kualitas layanan yang memenuhi standar keamanan pangan.
Berdasarkan data terbaru Badan Gizi Nasional, jumlah SPPG operasional di Jawa Timur mencapai 3.269 unit, dengan estimasi penerima manfaat sekitar 8,39 juta orang.
“Jumlah SPPG operasional di Jawa Timur cukup tinggi. Namun yang paling penting adalah menjaga kualitas layanan, termasuk melalui Sertifikat Laik Higiene Sanitasi agar makanan yang diberikan benar-benar aman dan bergizi,” kata Emil.
Ia menjelaskan, forum rakor juga menjadi ruang koordinasi langsung antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk para bupati, wali kota, serta ketua Satgas MBG di daerah.
Dalam rakor tersebut, sejumlah kepala daerah juga menyampaikan berbagai masukan terkait percepatan operasional SPPG, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan.
Emil menyebut masih terdapat SPPG yang telah terdaftar namun belum beroperasi, sehingga diperlukan percepatan, termasuk kemungkinan penyesuaian pengelola jika diperlukan.
Selain itu, terdapat pula wilayah yang belum memiliki SPPG terdaftar, khususnya di daerah terpencil dan wilayah kepulauan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah didorong berkoordinasi langsung dengan Badan Gizi Nasional guna mempercepat proses operasional.
Dari target pembangunan 31 SPPG di wilayah terpencil, sebanyak 12 unit telah selesai dibangun dan tersebar di sejumlah daerah, seperti Lumajang, Ponorogo, dan wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep. Khusus di wilayah kepulauan Sumenep, telah dibangun 21 unit SPPG skala kecil yang tersebar di berbagai kecamatan.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Satgas MBG dan pemerintah kabupaten/kota akan terus memantau percepatan pembangunan dan operasional fasilitas tersebut, guna memastikan seluruh penerima manfaat dapat terlayani secara merata.
Program MBG sendiri menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menyiapkan generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan. (ivan)
