Agus menambahkan, efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tetap dijalankan tanpa mengurangi kualitas program. Menurutnya, efisiensi justru mendorong perangkat daerah untuk lebih inovatif dan kreatif dalam menghadirkan program yang berdampak nyata.
Forum ini menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian, di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Ketransmigrasian RI, Kementerian Pekerja Migran Indonesia, serta Bappeda Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 38 kepala dinas kabupaten/kota, perangkat daerah, UPT Disnakertrans, serta pemangku kepentingan lainnya mengikuti kegiatan secara luring dan daring.
Melalui sinkronisasi lintas daerah ini, Disnakertrans Jatim optimistis dapat mempercepat transformasi sektor ketenagakerjaan, memperluas kesempatan kerja, serta menurunkan angka pengangguran terbuka secara berkelanjutan menuju terwujudnya tenaga kerja unggul dan berdaya saing global. (ivan)
