SURABAYA, PustakaJC.co – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur(Disnakertrans) Jawa Timur serius menekan angka pengangguran dengan menyinkronkan program ketenagakerjaan bersama 38 kabupaten/kota. Langkah ini dilakukan melalui Forum Komunikasi Lintas Perangkat Daerah Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2026 yang digelar di UPT BLK Wonojati, Kabupaten Malang, Kamis, (26/2/2026).
Forum tersebut menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan, program, serta kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tahun 2027 agar lebih terukur, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dilansir dari bhirawaonline.co.id, Jumat, (27/2/2026).
Kepala Disnakertrans Jatim, Sigit Priyanto, menegaskan bahwa bonus demografi harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperkuat ekonomi daerah. Dengan dominasi usia produktif, Jawa Timur harus mampu menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing tinggi.
“Sekitar 70 persen penduduk Indonesia berada pada usia produktif. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi dengan menyiapkan tenaga kerja terampil, adaptif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” ujarnya.
Ia menjelaskan, terdapat empat fokus utama pembangunan ketenagakerjaan Jawa Timur, yakni memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan industri (link and match), serta menjaga hubungan industrial yang harmonis.
Sementara itu, Sekretaris Disnakertrans Jatim, Agus Gunawan, mengatakan forum ini menjadi wadah penting untuk menghimpun usulan konkret dari kabupaten/kota sekaligus menyelaraskan program prioritas nasional dan daerah sebagai dasar penyusunan Pra-Musrenbang dan Rencana Kerja Tahun 2027.
“Kami menargetkan lahirnya program yang benar-benar menjawab kebutuhan daerah, efektif, tepat sasaran, dan mampu menekan angka pengangguran serta kemiskinan secara signifikan,” kata Agus.
Agus menambahkan, efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tetap dijalankan tanpa mengurangi kualitas program. Menurutnya, efisiensi justru mendorong perangkat daerah untuk lebih inovatif dan kreatif dalam menghadirkan program yang berdampak nyata.
Forum ini menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian, di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Ketransmigrasian RI, Kementerian Pekerja Migran Indonesia, serta Bappeda Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 38 kepala dinas kabupaten/kota, perangkat daerah, UPT Disnakertrans, serta pemangku kepentingan lainnya mengikuti kegiatan secara luring dan daring.
Melalui sinkronisasi lintas daerah ini, Disnakertrans Jatim optimistis dapat mempercepat transformasi sektor ketenagakerjaan, memperluas kesempatan kerja, serta menurunkan angka pengangguran terbuka secara berkelanjutan menuju terwujudnya tenaga kerja unggul dan berdaya saing global. (ivan)
