“Langkah-langkah ini bersifat preventif agar masyarakat tidak perlu khawatir. Aktivitas ekonomi dan kebutuhan energi tetap menjadi prioritas,” kata Anggia.
Sementara itu, pemerintah Filipina resmi mengumumkan darurat energi nasional setelah terganggunya rantai pasok global, yang dipicu meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah. Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah menandatangani kebijakan darurat untuk menjaga stabilitas pasokan dan menekan dampak ekonomi akibat lonjakan harga energi.
Ketergantungan Filipina terhadap impor energi dari kawasan Timur Tengah menjadi salah satu faktor utama krisis tersebut, terutama setelah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz yang merupakan jalur vital distribusi minyak dunia. (frcn)
