Meski demikian, Kadin memberikan sejumlah catatan penting. Pertama, pemerintah diminta memastikan kepastian hukum dan tata kelola yang baik sebagai fondasi utama kebijakan ekonomi. Kedua, penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional dan tidak represif agar tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha.
"Kadin mendukung langkah ini sepanjang dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum," pungkasnya.
Ketiga, koordinasi antar lembaga perlu diperkuat guna menghindari tumpang tindih kewenangan. Keempat, kebijakan diharapkan menyasar pelaku utama kejahatan ekonomi tanpa membebani pelaku usaha kecil dan menengah.
