Selain kesiapan teknis, pemerintah juga menekankan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan haji. Tahun ini, anggaran pengelolaan haji mencapai sekitar Rp18 triliun.
Untuk memastikan pengelolaan berjalan bersih, Kemenhaj melibatkan sejumlah lembaga dalam pengawasan, di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Polri.
Dengan kesiapan yang matang serta pengawasan ketat, pemerintah optimistis penyelenggaraan ibadah haji 2026 dapat berlangsung lancar, aman, dan bebas dari penyimpangan. (ivan)
