JAKARTA, PustakaJC.co — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar semakin mudah diakses oleh masyarakat. Sejumlah layanan utama seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pelatihan kerja, hingga layanan pasar kerja menjadi fokus utama pembenahan. Selasa, (31/3/2026).
Menurut Yassierli, layanan ketenagakerjaan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, mudah, dan responsif. Ia menilai, kualitas layanan yang baik bukan hanya soal teknis, melainkan menyangkut langsung perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Demikian dikutip Jawapos.com, selasa, (31/3/2026).
“Saya ingin memastikan layanan tidak bermasalah. Tidak boleh ada lagi aplikasi yang down atau kanal informasi yang sulit dijangkau masyarakat,” ujarnya dalam kegiatan Halal Bihalal Kemnaker 2026 di Jakarta, Senin (30/3/2026).
(halaman)
Ia menekankan, gangguan pada layanan publik dapat berdampak luas, terutama bagi pekerja dan pencari kerja yang sangat bergantung pada akses informasi dan program pemerintah. Dalam kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan, negara harus hadir melalui layanan yang andal dan dapat diakses tanpa hambatan.
Untuk itu, Yassierli meminta seluruh unit kerja di Kemnaker memperkuat koordinasi dan memperbaiki sistem kerja internal. Ia mengingatkan bahwa satu layanan publik tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan banyak unit yang harus saling terintegrasi.
“Kita harus memperkuat kerja sama antarunit. Satu layanan didukung banyak pihak, sehingga pembenahan harus dilakukan bersama,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mendorong penerapan pola kerja yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan hemat energi. Menurutnya, langkah tersebut penting sebagai bagian dari adaptasi terhadap dinamika global, termasuk tekanan ekonomi dan isu krisis energi di berbagai negara.
Yassierli menegaskan, berbagai tantangan global justru harus menjadi momentum bagi Kemnaker untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Ia memastikan masyarakat, khususnya pekerja dan pencari kerja, tetap dapat mengakses layanan secara cepat, pasti, dan tanpa kendala.
Dengan upaya tersebut, Kemnaker diharapkan mampu menjadi institusi yang tidak hanya responsif, tetapi juga adaptif dalam menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. (frcn)
