Ia menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menghadapi tantangan global, khususnya dalam penghematan energi dan efisiensi anggaran pemerintah.
Dalam pelaksanaannya, ASN diwajibkan melakukan presensi secara online serta mengirimkan live location sebanyak tiga kali sehari sebagai bentuk pengawasan kinerja.
Dari kebijakan ini, Pemprov Jatim memperkirakan mampu menghemat sekitar 108.000 liter bahan bakar minyak (BBM), serta menekan penggunaan air dan listrik hingga 10–15 persen setiap bulan.
Meski demikian, tidak semua sektor dapat menerapkan WFH. Sejumlah layanan vital tetap berjalan normal dengan skema work from office (WFO), seperti sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, dan keamanan.
“Pelayanan publik tidak boleh terhenti, seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan keamanan tetap WFO,” tegasnya.
Pemprov Jatim memastikan kebijakan WFH ini akan terus dievaluasi secara berkala guna memastikan efektivitasnya dalam mendukung efisiensi energi tanpa mengganggu pelayanan publik. (ivan)
