SURABAYA, PustakaJC.co – Pengakuan dari Ni Luh Puspa yang menyebut desa wisata di Jawa Timur sebagai contoh sukses penggerak ekonomi masyarakat, bukan sekadar pujian. Di balik itu, ada kerja panjang yang dikawal serius oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Timur.
Pengakuan tersebut juga diperkuat dengan penghargaan yang diterima Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, dengan disaksikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, menyerahkan penghargaan CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2026 kepada Emil Elestianto Dardak di Jakarta, Selasa, (21/4/2026).
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur, Evy Afianasari, menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami sangat mengapresiasi komitmen Kemenpar dalam mendampingi pemda untuk menguatkan desa wisata. Saat ini Jawa Timur memiliki 734 desa wisata yang mampu menggerakkan perekonomian desa dengan menciptakan multiplier effect,” ujar Evy saat di wawancarai Jurnalis PustakaJC.co, Kamis, (23/4/2026).
Menurutnya, kesadaran masyarakat desa terhadap potensi ekonomi lokal kini semakin meningkat. Hal ini menjadi fondasi penting dalam membangun pariwisata berbasis komunitas yang berkelanjutan.
Disbudpar Jatim tidak sekadar mendorong jumlah desa wisata, tetapi juga fokus pada kualitas. Melalui program Empowerment and Resilience, pendampingan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemetaan potensi hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia.
“Implementasinya berupa self assessment desa wisata, pelatihan pemuda menjadi pemandu wisata, hingga penguatan pemasaran digital dan content creator. Kami juga membantu penyediaan sarana pendukung serta pendampingan perizinan,” jelasnya.
Langkah ini dinilai menjadi salah satu kunci desa wisata Jatim mampu naik kelas dan mendapat pengakuan di tingkat nasional.
Evy menegaskan, seluruh program tersebut merupakan bagian dari implementasi visi pembangunan Jawa Timur melalui Nawa Bhakti Satya, khususnya dalam mewujudkan “Jatim Harmoni”.
Sinergi antara Disbudpar, Pemprov Jatim, hingga kepemimpinan Wakil Gubernur disebut menjadi faktor penting dalam menjaga arah kebijakan tetap konsisten.
Meski mencatat capaian positif, Disbudpar Jatim tidak menutup mata terhadap tantangan di lapangan. Salah satunya adalah masih adanya desa wisata yang cenderung meniru konsep desa lain.
“Ada beberapa desa yang masih ‘meniru desa sebelah’. Ini yang menjadi perhatian kami. Kami terus memberikan wawasan agar setiap desa mampu mengembangkan keunikan masing-masing,” tukas Kadisbudpar Jatim itu.
Untuk mengatasi hal itu, Disbudpar menggandeng berbagai pihak, mulai dari akademisi, praktisi, hingga influencer guna memperkuat inovasi desa wisata.
Ke depan, Disbudpar Jatim berkomitmen menjaga konsistensi capaian dengan terus memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa wisata.
Pengakuan dari pemerintah pusat dan penghargaan yang diraih daerah menjadi bukti bahwa model pengembangan desa wisata di Jawa Timur tidak hanya berjalan, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat. (ivan)
