Meski demikian, Golkar tetap mendorong pembentukan BUMD pangan agar segera direalisasikan mengingat Jawa Timur merupakan salah satu lumbung pangan nasional.
Selain persoalan BUMD, Fraksi Partai Golkar juga menyoroti penanganan sampah regional yang dinilai belum optimal meskipun pemerintah provinsi telah memiliki regulasi pengelolaan sampah regional.
“Persoalan sampah sekarang sudah sangat krisis, baik di tingkat regional maupun kabupaten/kota. Tapi implementasi kebijakan pengelolaannya belum maksimal,” katanya.
Dalam sektor kepemudaan dan olahraga, Golkar meminta adanya kejelasan pembagian kewenangan antarorganisasi perangkat daerah agar target peningkatan prestasi olahraga Jawa Timur menuju PON dan ajang nasional lainnya dapat tercapai secara maksimal.
Tak hanya itu, Fraksi Partai Golkar juga meminta pemerintah provinsi terus melakukan evaluasi terhadap program pengendalian inflasi dan penurunan kemiskinan agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.
Di akhir pandangannya, Fraksi Partai Golkar menyatakan menerima laporan Pansus LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dengan sejumlah catatan evaluatif untuk perbaikan pelaksanaan APBD tahun berikutnya.
“Semoga upaya bersama ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” tutup Jubir Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur. (ivan)
