SURABAYA, PustakaJC.co – Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam pelaksanaan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Mulai dari pelayanan publik, pengelolaan BUMD, persoalan sampah, hingga efektivitas penggunaan anggaran daerah menjadi perhatian serius dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim.
Dalam agenda Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu, (13/5/2026), Fraksi Partai Golkar menyampaikan pendapat akhir terhadap laporan Panitia Khusus (Pansus) atas hasil pembahasan kinerja BUMD Provinsi Jawa Timur.
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur, Siadi, menegaskan bahwa keberhasilan capaian kinerja Pemprov Jatim tidak boleh hanya berhenti pada laporan administratif semata.
“Pemprov harus lebih sering turun langsung ke lapangan melihat kondisi sebenarnya. Jangan hanya laporan administrasi yang terkesan baik, tetapi persoalan di masyarakat belum terselesaikan,” ujar Siadi dalam forum paripurna.
Menurutnya, DPRD melalui Pansus telah melakukan evaluasi secara kritis dan konstruktif terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah selama tahun 2025. Evaluasi itu meliputi capaian indikator kinerja utama, pengelolaan keuangan daerah, hingga efektivitas program pelayanan publik.
Fraksi Partai Golkar mengapresiasi sejumlah capaian Pemprov Jatim, di antaranya penyelesaian program mencapai 98,33 persen dari total target 4.021 program serta raihan 133 penghargaan nasional di berbagai sektor.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2025 tercatat sebesar 5,33 persen atau lebih tinggi dibanding angka nasional sebesar 5,11 persen. Jawa Timur juga disebut memberikan kontribusi 14,40 persen terhadap perekonomian nasional.
Namun demikian, Fraksi Partai Golkar menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi, khususnya terkait pengelolaan BUMD.
“Hasil evaluasi Pansus menunjukkan sedikitnya ada enam BUMD yang dinilai tidak sehat karena kontribusinya terhadap PAD masih minim. Karena itu perlu revitalisasi total,” tegasnya.
Meski demikian, Golkar tetap mendorong pembentukan BUMD pangan agar segera direalisasikan mengingat Jawa Timur merupakan salah satu lumbung pangan nasional.
Selain persoalan BUMD, Fraksi Partai Golkar juga menyoroti penanganan sampah regional yang dinilai belum optimal meskipun pemerintah provinsi telah memiliki regulasi pengelolaan sampah regional.
“Persoalan sampah sekarang sudah sangat krisis, baik di tingkat regional maupun kabupaten/kota. Tapi implementasi kebijakan pengelolaannya belum maksimal,” katanya.
Dalam sektor kepemudaan dan olahraga, Golkar meminta adanya kejelasan pembagian kewenangan antarorganisasi perangkat daerah agar target peningkatan prestasi olahraga Jawa Timur menuju PON dan ajang nasional lainnya dapat tercapai secara maksimal.
Tak hanya itu, Fraksi Partai Golkar juga meminta pemerintah provinsi terus melakukan evaluasi terhadap program pengendalian inflasi dan penurunan kemiskinan agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.
Di akhir pandangannya, Fraksi Partai Golkar menyatakan menerima laporan Pansus LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dengan sejumlah catatan evaluatif untuk perbaikan pelaksanaan APBD tahun berikutnya.
“Semoga upaya bersama ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” tutup Jubir Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur. (ivan)
