HJKS ke-733, DPRD Surabaya Soroti Sampah hingga Parkir sebagai PR Kota

pemerintahan | 31 Mei 2026 12:41

HJKS ke-733, DPRD Surabaya Soroti Sampah hingga Parkir sebagai PR Kota
Jajaran Forkopimda, DPRD, dan Pemkot Surabaya mengikuti Upacara Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 di Balai Kota Surabaya. (dok jawapos)

SURABAYA, PustakaJC.co – Peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga momentum evaluasi pelayanan publik. DPRD Surabaya menyoroti sejumlah pekerjaan rumah yang masih perlu dibenahi, mulai dari pengelolaan sampah, layanan administrasi kependudukan (adminduk), hingga sistem perparkiran.

 

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengapresiasi berbagai inovasi dan digitalisasi layanan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya. Namun, menurutnya, keberhasilan pembangunan harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Dilansir dari jawapos.com, Minggu, (31/5/2026).

 

“Layanan digital harus dapat diakses dan dirasakan seluruh warga, termasuk masyarakat di tingkat kampung,” ujar Yona usai Upacara HJKS ke-733 di Balai Kota Surabaya, Minggu, (31/5/2026).

 

Politikus Partai Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe itu menilai layanan adminduk melalui Balai RW dan aplikasi Klampid New Generation (KNG) sudah membantu masyarakat. Meski demikian, sosialisasi dan peningkatan kapasitas operator layanan masih perlu diperkuat agar pelayanan merata di seluruh wilayah.

 

 

Selain adminduk, DPRD juga menyoroti persoalan sampah yang masih ditemukan di sejumlah titik. Menurut Yona, penumpukan sampah rumah tangga hingga melubernya sampah di beberapa depo menjadi perhatian serius yang harus segera ditangani.

 

“Kami masih menemukan sampah yang meluber di pelataran depo. Pemkot perlu memastikan ketersediaan Tonk Bin dan mengatur jadwal pengangkutan agar tidak terjadi overload,” katanya.

 

Di sektor penegakan peraturan daerah, Yona mengapresiasi pendekatan humanis yang dilakukan Satpol PP. Namun, ia mengingatkan agar setiap penertiban memiliki tindak lanjut yang jelas sehingga kawasan yang ditertibkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak kembali digunakan untuk aktivitas lama.

 

Yona juga menyinggung Program Kampung Pancasila yang dinilai memiliki tujuan positif dalam memperkuat harmoni sosial. Namun, ia meminta adanya indikator yang jelas untuk mengukur efektivitas program tersebut.

 

 

Sementara itu, persoalan parkir masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian. Menurutnya, digitalisasi parkir harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan juru parkir melalui pembinaan, standar pelayanan, serta etika dalam melayani masyarakat.

 

“Momentum Hari Jadi Surabaya harus menjadi refleksi bersama. Kota ini tidak cukup hanya terlihat modern, tetapi juga harus menghadirkan pelayanan publik yang adil, merata, dan benar-benar dirasakan seluruh warga,” pungkasnya. (ivan)