Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir akses untuk menyampaikan pendapat akan terganggu akibat perubahan pola kerja ASN. Sekretariat DPRD Jatim tetap menyiapkan layanan dan personel yang dibutuhkan untuk menerima kunjungan masyarakat maupun aksi demonstrasi.
Ali menjelaskan, penerapan WFH merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diambil pemerintah untuk merespons dinamika ekonomi global, termasuk kenaikan harga minyak dunia yang dinilai berdampak pada efisiensi anggaran pemerintah.
“Secara prinsip ini merupakan kebijakan nasional untuk merespons ketidakpastian global. Setwan akan patuh dan menjalankan kebijakan tersebut sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Ia menegaskan, WFH bukan berarti pegawai diliburkan, melainkan hanya mengubah lokasi kerja. Seluruh tugas pelayanan kepada pimpinan DPRD, anggota dewan, serta masyarakat tetap harus berjalan normal dan produktif.
“Intinya bukan libur, tetapi bekerja dari tempat yang berbeda. Pelayanan tetap harus berjalan,” tegasnya.
