SURABAYA, PustakaJC.co - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk mengawal sekaligus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan 10 Program Direktif Presiden RI Prabowo Subianto di seluruh wilayah Jawa Timur. Pemda diminta tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga bagian dari solusi atas berbagai tantangan yang muncul di lapangan.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono saat mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi di Surabaya, Kamis (18/6/2026).
Menurut Adhy, forum koordinasi tersebut menjadi sarana strategis bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai masukan, tantangan, hingga persoalan yang dihadapi dalam implementasi program-program prioritas nasional.
"Rapat koordinasi ini sangat berharga karena menjadi media bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan isu-isu strategis dan berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan program direktif Presiden," ujar Adhy.
Dalam rakor tersebut, sebanyak 10 program prioritas Presiden Prabowo menjadi fokus pembahasan. Program tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), Program 3 Juta Rumah, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Garuda, hingga penghapusan kemiskinan ekstrem.
Adhy menegaskan, Pemprov Jawa Timur pada prinsipnya mendukung penuh seluruh program yang telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.
Meski demikian, pelaksanaan di lapangan tetap memerlukan evaluasi dan kajian objektif agar setiap program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
"Kami ingin mendukung semua program yang menjadi direktif Presiden. Jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki, tentu akan disampaikan melalui mekanisme yang ada bersama Kemendagri dan para pakar agar menghasilkan rekomendasi yang konstruktif," katanya.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program-program strategis tersebut.
Jawa Timur yang selama ini menjadi salah satu provinsi dengan capaian pembangunan terbaik di Indonesia juga masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah menjaga keseimbangan antara target swasembada pangan dengan kebutuhan investasi, pembangunan kawasan industri, serta penyediaan lahan yang berkelanjutan.
Adhy menjelaskan berbagai persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi dan komunikasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
Karena itu, hasil Rakor Regional Monitoring dan Evaluasi diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang komprehensif sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program prioritas Presiden di berbagai daerah, termasuk Jawa Timur.
Melalui forum tersebut, Pemprov Jawa Timur berharap setiap kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara lebih efektif di tingkat daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
"Daerah tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi juga harus menjadi bagian dari solusi dalam setiap tantangan pembangunan yang muncul," tegas Adhy.
(int)
