Sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan daerah, Bapenda Jawa Timur selama beberapa tahun terakhir terus melakukan transformasi pelayanan perpajakan daerah melalui digitalisasi dan perluasan kanal pembayaran.
Optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan, serta berbagai inovasi pelayanan menjadi faktor penting dalam menjaga tren positif pendapatan daerah.
Keberhasilan tersebut juga menjadi salah satu fondasi kuat bagi Pemprov Jawa Timur dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, hingga berbagai program pelayanan publik lainnya.
Kinerja fiskal yang kuat tersebut turut mengantarkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
Menurut Khofifah, capaian tersebut menjadi bukti sinergi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD Jawa Timur, serta seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
"Alhamdulillah, terkait hasil pemeriksaan BPK RI, opini WTP ini bagi Provinsi Jawa Timur sekaligus menandai keberhasilan mempertahankan opini tertinggi tersebut selama 11 tahun berturut-turut," katanya.
