Meski berhasil mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut, Pemprov Jawa Timur menegaskan tetap berkomitmen menindaklanjuti berbagai rekomendasi dan catatan administratif yang diberikan BPK RI.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan.
Besarnya capaian PAD juga menunjukkan peran strategis Bapenda Jawa Timur sebagai salah satu tulang punggung APBD. Semakin tinggi kemampuan daerah menghimpun pendapatan sendiri, semakin besar pula ruang fiskal yang dimiliki pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan PAD mencapai Rp18,44 triliun dan aset daerah yang telah menembus Rp54,11 triliun, Jawa Timur memasuki tahun anggaran berikutnya dengan fondasi fiskal yang relatif kuat untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan.
(int)
