SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan program pelebaran jalan provinsi tidak dilakukan secara merata, melainkan berdasarkan tingkat kebutuhan dan manfaat strategis bagi masyarakat. Selain meningkatkan kapasitas jalan, program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas wilayah, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memperlancar akses menuju kawasan pariwisata.
Kepala Bidang Pengaturan dan Pengendalian Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Krisna Murti Suryani, yang mewakili Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Edy Tambeng, mengatakan penentuan ruas prioritas dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif agar pembangunan jalan benar-benar tepat sasaran.
“Penentuan ruas prioritas dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi jalan, sinkronisasi kebutuhan lebar dengan lahan yang tersedia, volume lalu lintas, fungsi serta konektivitas ruas, serta dukungannya terhadap pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata,” kata Krisna kepada jurnalis PustakaJC.co, Rabu, (29/7/2026).
Ia menjelaskan, pendekatan tersebut dilakukan agar pelebaran jalan tidak hanya menyelesaikan persoalan teknis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi mobilitas masyarakat dan pengembangan wilayah.
“Prioritas tidak ditentukan oleh satu indikator saja, tetapi melalui penilaian kebutuhan dan manfaat agar penanganan yang dilakukan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak pelayanan yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain menetapkan prioritas secara selektif, Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur juga memperkuat pengawasan mutu konstruksi agar infrastruktur yang dibangun memiliki kualitas sesuai standar dan mampu bertahan dalam jangka panjang.
Krisna murti mengatakan pengawasan dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga masa pemeliharaan pekerjaan. Selama proses pembangunan berlangsung, tim melakukan pengujian material, pemeriksaan hasil pekerjaan, serta memastikan seluruh pelaksanaan sesuai spesifikasi teknis dan dokumen kontrak.
“Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur menerapkan pengawasan mutu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga masa pemeliharaan. Selama konstruksi dilakukan pengujian material, pemeriksaan hasil pekerjaan, serta pengawasan terhadap kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan dokumen kontrak oleh tim yang sudah dibentuk,” jelasnya.
Ia menambahkan, setelah pekerjaan selesai, penyedia jasa tetap memiliki tanggung jawab selama masa pemeliharaan apabila ditemukan kerusakan maupun ketidaksesuaian mutu yang menjadi kewajibannya.
“Setelah pekerjaan selesai, penyedia jasa tetap memiliki kewajiban pada masa pemeliharaan untuk memperbaiki apabila ditemukan kerusakan atau ketidaksesuaian mutu yang menjadi tanggung jawabnya. Hasil pekerjaan juga dievaluasi sebagai bahan pengendalian dan perbaikan pada penanganan berikutnya, sehingga anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, tahan lama, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Krisna murti menegaskan bahwa target akhir program pelebaran jalan bukan sekadar memenuhi standar lebar jalan provinsi. Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan jaringan jalan agar mobilitas masyarakat dan distribusi barang berlangsung lebih lancar, aman, dan nyaman.
Ia menyebutkan, pelebaran akan diprioritaskan pada ruas pegunungan, akses menuju destinasi wisata, serta ruas yang memiliki mobilitas tinggi sehingga mampu memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
“Dengan prioritas pada ruas pegunungan, akses destinasi wisata, serta ruas yang memiliki kebutuhan mobilitas tinggi, program ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, mendukung akses menuju kawasan pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan,” Pungkasnya.
Karena itu, menurut Krisna murti, keberhasilan program pelebaran jalan tidak hanya diukur dari jumlah kilometer ruas yang berhasil ditangani, tetapi juga dari peningkatan kualitas pelayanan, keselamatan berlalu lintas, konektivitas antarwilayah, serta manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat. (ivan)
