Kemendagri saat ini telah menginstruksikan jajarannya untuk memetakan kabupaten, kota, maupun provinsi yang benar-benar mengalami kesulitan fiskal dalam membayar gaji PPPK. Pendataan tersebut dilakukan bersamaan dengan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kementerian Keuangan untuk memverifikasi kondisi keuangan daerah.
“Jadi, ini yang sekarang sedang kami godok. Kami dalami data-datanya dari daerah mana saja yang memang kesulitan membayar PPPK,” ujarnya.
Menanggapi usulan sejumlah pemerintah daerah agar DAU ditambah untuk mendukung pembayaran gaji PPPK, Bima menyebut usulan tersebut sah disampaikan. Namun, pemerintah pusat tetap akan menyesuaikannya dengan kemampuan fiskal APBN.
“Tidak apa-apa (usulan DAU), tapi kita lihat sejauh mana kemampuan fiskal dari APBN kita untuk mengalokasikan itu. Yang penting sekarang dipastikan dulu bahwa memang tidak bisa terbayar,”katanya.
