Mantan Wakil Bupati Pasuruan itu menilai persoalan kekeringan di sejumlah wilayah tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah kabupaten. Karena itu, ia meminta Pemprov Jatim mengambil peran lebih besar melalui kebijakan yang bersifat permanen dan terintegrasi.
“Pemprov harus turun tangan. Harus ada kebijakan yang serius, agar persoalan kekeringan di beberapa wilayah di Jatim, termasuk Pasuruan, benar-benar tertangani. Jangan biarkan masyarakat menjadi langganan krisis air setiap tahun,” tegasnya.
Desakan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya ancaman kekeringan di Jawa Timur. Berdasarkan data hingga awal Agustus 2026, sebanyak 19 kabupaten/kota telah menetapkan status kedaruratan kekeringan akibat menurunnya ketersediaan air bersih.
Kondisi tersebut juga diperkuat dengan peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi Strong El Nino yang diperkirakan masih bertahan dan berpeluang meningkat menjadi Very Strong El Nino. Fenomena tersebut berpotensi memicu musim kemarau lebih panjang, penurunan curah hujan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko gagal panen serta kebakaran hutan dan lahan.
Eddy mendorong Pemprov Jatim mengoordinasikan berbagai perangkat daerah dan instansi terkait untuk menghadapi kondisi tersebut. Koordinasi itu meliputi BPBD, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, BMKG, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.
